JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi belum bersikap atas penyebutan nama Lukman Hakim Saifuddin dalam putusan terhadap Romahurmuziy, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dua hari lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik lembaganya akan lebih dulu mempelajari putusan tersebut sebelum memutuskan sikap selanjutnya.
"Kami akan pelajari lebih dulu putusannya," kata Ali, kemarin. Ia mengatakan KPK belum mendapat putusan Romahurmuziy secara resmi dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Dalam sidang putusan Romahurmuziy dua hari lalu, hakim pengadilan menyatakan Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 70 juta dari Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Lewat Heri Purwanto-ajudan Lukman-mantan Menteri Agama itu menerima uang sebanyak dua kali dari Haris pada 1 dan 9 Maret 2019, masing-masing sebesar Rp 50 juta dan Rp 20 juta.
Haris memberikan suap agar Lukman dan Romahurmuziy membantunya terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengatakan Lukman dan Romahurmuziy telah mengintervensi seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Buktinya, Haris sempat gagal dalam seleksi administrasi karena ia dijatuhi sanksi administrasi pada 2016. Belakangan, ia dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Lolos seleksi administrasi, Haris juga sempat terpental pada tahap tiga besar seleksi tersebut. Namun lewat intervensi Lukman dan Romahurmuziy, Haris akhirnya terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Dalam perkara ini, Romahurmuziy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dinyatakan terbukti memperdagangkan pengaruhnya dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama serta menerima suap sebesar Rp 255 juta. Adapun Haris sudah divonis 2 tahun penjara, sementara Muhammad Muafaq Wirahadi, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik yang juga menyuap Romahurmuziy, divonis 1 tahun 6 bulan penjara.
Lukman enggan menanggapi putusan pengadilan tersebut. "Mohon maaf sekali, secara etik, saya harus menghormati KPK dan para pihak, menahan diri untuk tak mengomentari putusan hukum yang belum berkekuatan hukum tetap," kata dia, kemarin.
Lewat keterangan tertulis, Oman Fathurrahman, mantan staf ahli Lukman Hakim, membantah putusan tersebut. Dalam persidangan di pengadilan, ia mengatakan, jaksa penuntut KPK tidak bisa membuktikan aliran uang Rp 70 juta itu sampai kepada Lukman. "Saya sangat tidak habis pikir mengapa jaksa dan hakim mengabaikan keterangan saksi ajudan Menteri Agama Lukman Hakim dan kesaksian Lukman Hakim sendiri," kata Oman.
Pengacara Romahurmuziy, Maqdir Ismail, tidak menerima putusan tersebut. Ia mengatakan kliennya tidak pernah mengintervensi panitia seleksi sehingga Haris terpilih menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. "Enggak ada buktinya Pak Romy melakukan intervensi terkait dengan pengangkatan Haris Hasanuddin ataupun Muhammad Muafaq," ujar Maqdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. HALIDA BUNGA FISANDRA | FIKRI ARIGI | AVIT HIDAYAT
KPK Pelajari Fakta Sidang Tentang Lukman Hakim
