JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan jajaran pengurus baru partai berlambang beringin periode 2019-2024, kemarin. Airlangga mengklaim orang-orang yang dipilih dalam kepengurusan didasari aspek fungsional, profesionalisme, dan asas meritrokrasi. Namun struktur kepengurusan itu diprotes kubu Bambang Soesatyo karena dianggap tak mengakomodasi kelompok pendukung Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
Airlangga menyatakan kepengurusan yang ia susun telah memperhatikan Undang-Undang Partai Politik, dengan ketentuan 30 persen pengurus diisi perempuan. "Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodasi semua elemen, baik perempuan, kelompok milenial, maupun unsur-unsur yang lain," kata Airlangga di Jakarta, kemarin.
Perseteruan antara kubu Airlangga dan Bambang sempat memuncak dalam Musyawarah Nasional Golkar, Desember lalu. Perseteruan reda setelah Bambang "dipaksa" mengundurkan diri dari pencalonan dengan sejumlah kesepakatan. Ketika itu, kubu Airlangga menjanjikan bakal mengakomodasi kubu Bambang dalam kepengurusan. Airlangga juga sempat menggelar pertemuan dengan Bambang di kantor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun, dalam kepengurusan yang diumumkan, Airlangga justru lebih banyak memasukkan orang dari kubunya. Hanya sedikit pendukung Bambang yang masuk kepengurusan. Mereka, di antaranya, adalah Bambang Soesatyo sebagai Wakil Ketua Umum, Misbakhun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Fahd El Fouz Arafiq sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Elvis Junaidi sebagai Wakil Bendahara Umum, dan Robert J. Kardinal sebagai Ketua DPP Golkar.
Ahmadi Noor Supit, politikus senior Golkar pendukung Bambang, menganggap struktur kepengurusan yang dibentuk Airlangga tidak secara proporsional mengakomodasi kubu Bambang. Padahal kubu Bambang merelakan diri untuk mundur dari pencalonan ketua umum karena telah ada kesepakatan akomodasi dari kubu Airlangga. "Apalagi mereka (pendukung) merelakan Bamsoet mundur dengan harapan diakomodasi," kata Supit, kemarin.
Ia menceritakan, beberapa saat sebelum pemilihan ketua umum, kubu Airlangga dan Bambang menjalin kesepakatan untuk mengakhiri pertarungan dengan jaminan kubu Bambang bakal diakomodasi dalam kepengurusan. Dalam rapat, ditunjuk sejumlah orang yang bakal menjadi tim penyusun kepengurusan. Namun hal itu tak pernah dijalankan selama proses pembentukan kepengurusan.
Menurut Supit, secara hukum, penyusunan kepengurusan ini tak menyalahi aturan, tapi bertentangan dengan etika dan moral. Dia khawatir nantinya banyak pendukung kubu Bambang yang meninggalkan partai. "(Pendukung Bamsoet) dimungkinkan ada banyak pilihan, pindah partai, sabar menunggu, ada juga yang melihatkan ekspresi ketidakpuasan. Nanti kami kumpul dululah seperti apa," ujarnya.
Anggota Formatur Kepengurusan Golkar, Melki Laka Lena, membantah tudingan bahwa kubu Airlangga tak mengakomodasi kubu Bambang. Menurut dia, para pendukung kedua kubu dirangkul dalam kepengurusan. "Itu kan banyak sekali nama dari kubu Pak Bamsoet, ya. Pak Airlangga sendiri prinsipnya kepengurusan bersifat inklusif," kata Melki.
Ia menyatakan kepengurusan itu dipilih formatur yang dipimpin Airlangga. Rencananya, para pengurus yang terpilih bakal dilantik bersamaan dengan pidato ketua umum. Pengurus juga akan mengatur orang-orang yang bakal duduk di tiap bidang atau divisi partai. Sejauh ini, yang sudah terpilih adalah sekretaris jenderal, wakil ketua umum, ketua DPP, bendahara, dan wakil bendahara. Selain itu, Airlangga memilih Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie; Ketua Dewan Kehormatan, Akbar Tandjung; Ketua Dewan Penasihat, Luhut Binsar Pandjaitan; Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono; dan Ketua Dewan Etik, Mohamad Hatta. DEWI NURITA | AVIT HIDAYAT
Pendukung Bambang Soesatyo Memprotes Kepengurusan Baru Golkar
