Telegram Polri Dinilai Perpanjang Birokrasi Penindakan Korupsi
JAKARTA - Sejumlah aktivis antikorupsi dan hak asasi manusia menyoroti isi telegram dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada para kepala kepolisian daerah mengenai penindakan tindak pidana korupsi. Inti telegram ini adalah menjaga iklim investasi. Poin yang disoroti adalah arahan untuk melakukan verifikasi dan telaah sebelum memulai penyelidikan, ketika kepolisian menerima aduan masyarakat mengenai indikasi tindak pidana korupsi.
Peneliti
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini