DPR Anggap Ombudsman Tak Berwenang Awasi Proses Legislasi - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

DPR Anggap Ombudsman Tak Berwenang Awasi Proses Legislasi

Ombudsman ingin melihat risalah rapat DPR dengan perwakilan masyarakat.

Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Fahri Hamzah (tengah) saat masih menjabat Wakil Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 September lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 1714019870100.

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, menyatakan belum mengetahui perihal dugaan maladministrasi dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah diselidiki Ombudsman. Dia mengatakan segala keberatan mengenai proses legislasi semestinya disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

"Proses pembuatan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional DPR bersama pemerintah. Kala

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Olah Raga

Crystal Palace Siap Lepas Zaha
Olah Raga

Buntut Haaland Gagal ke Old Trafford
Olah Raga

Agar Olimpiade Digelar di Indonesia
Peristiwa

Demonstran Pro-Iran Bertahan di Kedutaan AS

Konten Eksklusif Lainnya

25 April 2024
24 April 2024
23 April 2024
22 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.