Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota

Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran.

Presiden Joko Widodo (tengah) melintasi jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemarin. ANTARA/Puspa Perwitasari. tempo : 172906084453.

JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara belum bisa dieksekusi. Alasannya, pemerintah belum merampungkan regulasi pemindahan ibu kota. "Regulasi diperlukan untuk merinci biaya pembangunan. Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran," ucap mantan anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri S

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Peristiwa

Tiga Ledakan Sambut Kedatangan Suu Kyi di Rakhine
Editorial

Wajah Buruk Peradilan Kita
Ekonomi dan Bisnis

Pengusaha Logistik Siasati Pembatasan Truk Barang
Olah Raga

Simic Tetap di Jakarta

Konten Eksklusif Lainnya

16 Oktober 2024
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024
13 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.