Pemekaran Wilayah Dinilai Bukan Solusi Masalah Papua
Pemerintah disarankan berfokus memberikan keadilan dan mendengarkan suara warga Papua.
JAKARTA - Rencana pemerintah memekarkan Provinsi Papua untuk menangani konflik dan kesenjangan dikritik oleh pegiat hukum dan hak asasi manusia. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan seharusnya pemerintah memberikan keadilan kepada warga Papua dan mendengarkan suara mereka. "Mekar atau tidak mekar adalah hal berikutnya. Persoalan intinya ialah menghentikan pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Pelanggar HAM juga haru
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
