JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang baru ditetapkan kemarin, langsung menguji calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Idham Azis, pada hari ini. Jabatan Kepala Kepolisian RI kosong setelah Jenderal Tito Karnavian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet baru periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
DPR menetapkan jajaran pimpinan Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan ini, kemarin. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Herry, menjadi ketua komisi. Kemarin, DPR juga menetapkan jajaran pimpinan Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Komisi ini dipimpin oleh politikus Partai Golkar, Meutya Hafid.
Herman Herry mengatakan komisinya segera menggelar rapat pleno membahas sejumlah agenda, termasuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri. "Kalau sore ini (kemarin) kami mendapat penugasan Bamus (Badan Musyawarah DPR), maka malamnya (kemarin) kami meminta persetujuan anggota melakukan fit and proper test calon Kapolri," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
Ia mengatakan, hari ini, Komisi Hukum mengunjungi rumah Idham Azis untuk melihat latar belakang kehidupan pribadi dan meminta masukan masyarakat. "Kalau tidak ada halangan, sore (hari ini) langsung fit and proper test. Kalau selesai, malam hari, kami langsung tetapkan. Lalu, diteruskan ke paripurna untuk dilantik pada Kamis (besok)," kata dia.
Adapun Meutya Hafid menyatakan komisi yang ia pimpin masih mempunyai pekerjaan rumah berkaitan dengan pembahasan minimum essential force (MEF), pertahanan nasional, dan soal kesejahteraan prajurit. Meutya berharap MEF membuat pertahanan Indonesia mempunyai efek getaran dan dihormati oleh negara lain.
Pekerjaan rumah lain, kata dia, mendorong industri pertahanan nasional agar berkembang dan mandiri dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, Komisi Pertahanan DPR akan mendesak pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan prajurit. Hal ini, kata dia, terkait dengan perumahan prajurit dan kesejahteraan lainnya. "Ini yang tidak pernah lupa dan harus selalu disebut," ucap dia. DEWI NURITA | FIKRI ARIGI | REZKI ALVIONITASARI
Komisi Hukum Langsung Uji Calon Kapolri
