Hak Veto Menteri Tak Boleh Lampaui Wewenang
Gerindra menyebut hak veto menteri koordinator perlu diatur dalam undang-undang.
arsip tempo : 170219009922.
JAKARTA - Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menyatakan Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan dasar hukum yang memberikan kewenangan hak veto kepada menteri koordinator. Menurut dia, Presiden bisa menerbitkan peraturan presiden yang mengatur kewenangan tersebut.
Dian mengingatkan agar para menteri koordinator berhati-hati dalam membatalkan aturan atau kebijakan menteri yang berada di bawah koordinas
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
