JAKARTA - Panitia seleksi mengumumkan 40 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 yang lolos psikotes, kemarin. Mereka yang lolos tes psikologi didominasi kalangan akademikus dan Kepolisian RI, masing-masing tujuh dan enam orang.
Anggota panitia seleksi, Hamdi Muluk, mengatakan 40 nama yang lolos psikotes dinyatakan aman dalam urusan profil psikologi. "Jangan ditafsirkan yang tidak lolos itu bermasalah dalam psikologi, tidak begitu juga dibacanya," kata guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini, kemarin.
Ia mengatakan ada berbagai aspek yang dinilai dalam tes psikologi ini, seperti kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengantisipasi persoalan; kecerdasan, wawasan, integritas, mengatur emosi, ketahanan terhadap tekanan, cara menyikapi tuntutan, kepemimpinan, serta kemampuan menahan keinginan. Dalam tes psikologi ini, panitia menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. Ratusan pertanyaan diberikan kepada 104 peserta dengan berbagai model ujian, seperti tertulis, menggambar, melengkapi pola, dan uji kecepatan. Hasilnya, kata Hamdi, panitia memilih 40 nama. "Kami pastikan setelah dipotong 40, tidak ada masalah-masalah psikologi lagi," ujar Hamdi.
Kemarin, panitia seleksi mengumumkan 40 nama yang lolos tes psikologi calon pemimpin KPK. Mereka berasal dari berbagai profesi, antara lain kepolisian, kejaksaan, KPK, dosen, hakim, advokat, auditor, pegawai negeri, serta karyawan badan usaha milik negara. Tercatat paling banyak dari akademikus dan kepolisian.
Anggota panitia seleksi lainnya, Diani Sadia Wati, mengatakan, setelah uji psikologi, panitia akan menelusuri rekam jejak mereka dengan melibatkan delapan lembaga, yaitu KPK, kejaksaan, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak. "Ini sangat penting karena merupakan tahap akhir," kata Diani.
Hasil uji psikologi ini menuai sorotan koalisi masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan panitia seharusnya mengutamakan rekam jejak kandidat dalam seleksi ini, di antaranya soal kepatuhan melaporkan harta kekayaan dan dugaan merintangi penyidikan korupsi. "Bagaimana orang yang tidak patuh diharapkan mengemban tugas seberat itu?" kata Asfinawati. REZKI ALVIONITASARI | EGI ADYATAMA
Diduga Bermasalah Tetap Lolos
