maaf email atau password anda salah


Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Penetapan RKUHP

Banyak pasal yang masih bermasalah, termasuk berpotensi mengancam kebebasan pers dan menyampaikan informasi.

arsip tempo : 172140273273.

Sejumlah wartawan antre untuk meliput sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. . tempo : 172140273273.

JAKARTA – Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyatakan lembaganya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP menyatakan menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum sejumlah pasal yang bermasalah dihilangkan atau diperbaiki. Beberapa pasal dalam draf terakhir revisi RKUHP masih ditentang, salah satunya karena dinilai mengancam kebebasan pers dan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 19 Juli 2024

  • 18 Juli 2024

  • 17 Juli 2024

  • 16 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan