KPK Buka Potensi Penerapan Pasal Pidana Pencucian Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim masih membuka potensi penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam setiap operasi tangkap tangan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Hal ini mengacu pada perubahan profil atau laporan harta kekayaan yang mencolok saat pejabat tersebut menjadi kepala daerah. Potensi ini juga diterapkan kepada Bupati Mesuji, Khamami, dalam kasus suap empat proyek infrastruktur tahun anggaran 2018

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya