maaf email atau password anda salah


DPR Persoalkan Pos Kementerian

Pos nonportofolio dianggap membatasi kewenangan presiden.

arsip tempo : 171405808734.

. tempo : 171405808734.
JAKARTA - Badan Legislasi DPR belum meraih kesepakatan soal pencantuman 31 pos kementerian dalam draf RUU Kementerian Negara. Dalam pembahasan RUU Kementerian Negara kemarin, sebagian anggota Badan Legislasi menganggap pos-pos itu perlu diatur UU, tapi sebagian minta dihapus. "Pencantuman itu kan standar saja," kata Mutammimul Ula, anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, di Jakarta kemarin. Ia termasuk yang setuju pos-pos menteri perlu diatur unda...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024

  • 23 April 2024

  • 22 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan