Terdakwa Akui DPR Minta Fee E-KTP Rp 1,8 Triliun

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Irene Putri, mengatakan pemeriksaan dua terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, Irman dan Sugiharto, memperjelas aliran uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pengakuan kedua terdakwa menjadi poin penting pengungkapan peran sejumlah nama legislator yang cawe-cawe dalam proyek senilai Rp 5,

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya