JAKARTA - Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rencana penggunaan hak angket untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Menurut dia, hak angket yang direncanakan DPR itu bisa mengganggu proses penegakan hukum oleh KPK. "Apakah DPR akan mempertontonkan arogansinya?" kata dia di kantor ICW, Jakarta, akhir pekan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.