DPD: Wilayah Kepulauan Perlu Undang-undang Khusus

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah berinisiatif mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Menurut Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, RUU Wilayah Kepulauan itu penting untuk lebih mempercepat pemerataan ekonomi. Alasannya, provinsi kepulauan punya karakter berbeda sehingga membutuhkan aturan khusus.

"Perlu kekhususan bentuk pemerintahan yang menekankan pada desentralisasi asimetri

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya