Presiden Joko Widodo meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sertifikasi tanah secara besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, terutama di pedesaan. Ia meyakini sertifikasi bisa dilaksanakan jika melibatkan pemerintah daerah, meski biayanya besar. "Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi, tapi setiap tahun, sehingga paling tidak ada lima juta sertifikat per tahun," kata Jokowi dalam rapat tentang reformasi agraria di kantor Presiden, kemarin.