JAKARTA - Komisi Kejaksaan meminta Presiden Joko Widodo dan Kejaksaan Agung menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam memilih sosok wakil jaksa agung. Metode ini lebih transparan karena membuka kesempatan bagi seluruh jaksa yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pengujian yang diselenggarakan panitia seleksi. "Selama ini, Kejaksaan menolak karena menilai jaksa berbeda dengan pegawai negeri sipil," ka

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.