Peradilan Khusus Sengketa Pilkada Masih Jauh

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kembali mengutarakan harapan agar lembaganya tak lagi menangani sidang perkara sengketa pemilihan kepala daerah serentak. Setelah uji materi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada 2014, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memutuskan bahwa sengketa hasil pilkada harus ditangani peradilan khusus. "Kewenangan MK hanya sementara," kata Arief, awal pekan ini.

Harap

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya