DPR Desak Pemerintah Serius Verifikasi Data
Jumat, 25 September 2015

JAKARTA - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah memverifikasi data tenaga honorer kategori 2 (K-2) secara rinci. Anggota Komisi Pemerintahan, Luthfi Andi Mutty, hakulyakin banyak tenaga honorer "bodong" alias ilegal di antara 440 ribu orang tenaga K-2 yang hingga kini belum diangkat menjadi pegawai negeri. "Verifikasi harus terbuka, siapa tenaga honorer, kapan diangkat, bertugas di instansi mana, dan siapa yang teken surat
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini