Pemerintah Berjanji Tak Lemahkan KPK

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menjamin revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tak bakal mengganggu hukum acara seperti yang diatur Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dibutuhkan, kata dia, perlu dibuatkan aturan untuk menguatkan komisi antikorupsi. "Status lex specialis UU KPK tidak boleh diotak-atik," kata Amir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Pemerintah, kata dia, mempertimb

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya