maaf email atau password anda salah


Pemerintah Anggarkan Lagi Dana Lapindo

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyatakan tak tahu-menahu ada pasal yang mengatur tentang anggaran Lapindo dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013. "Kami tidak membicarakan soal Lapindo dalam rapat Badan Anggaran," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Bendahara Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah sudah bersepakat untuk menanggulangi dampak semburan Lapindo. Menurut dia, penanggulangannya dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan PT Minarak Lapindo Brantas. Dia mengaku tak mencampuri kewenangan pemerintah dalam penanganan dampak lumpur ini. "Saya enggak tahu (ada dana itu)," ujarnya.

arsip tempo : 173072956618.

. tempo : 173072956618.

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyatakan tak tahu-menahu ada pasal yang mengatur tentang anggaran Lapindo dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013. "Kami tidak membicarakan soal Lapindo dalam rapat Badan Anggaran," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Bendahara Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah sudah bersepakat untuk menanggulangi dampak semburan Lapindo. Menurut dia, penanggul

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 4 November 2024

  • 3 November 2024

  • 2 November 2024

  • 1 November 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan