Polisi Makin Nekat, Presiden Lepas Tangan

JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berkukuh menyidik kasus pengadaan simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi. Alasannya, tak ada peraturan atau hukum acara untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan kepolisian, Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal langkah ini dinilai melanggar Undang-Undang tentang KPK.

"Mana ada SPDP ditolak," kata Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabe

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya