Amunisi Pengusung Hak Interpelasi Menguat
JAKARTA—Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tambahan amunisi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pengusung isu hak interpelasi tentang remisi koruptor. Mereka menilai putusan itu menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah salah mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi koruptor.
“Ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini beraroma politis dan pencitraan politik,” kata politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini