Calon Pemimpin KPK dari Kejaksaan dan Kepolisian Ditolak

YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menolak calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Alasannya karena sudah mengakarnya mafia peradilan di dua institusi tersebut, yang akan mempengaruhi kredibilitas KPK di masa mendatang. "Kalau pimpinan KPK dari unsur polisi dan jaksa, akan menghambat gerak pemberantasan korupsi," kata Hifdzil Alim, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi, dalam konferen

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya