JAKARTA – Usul pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menolak usulan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat itu. "Fungsi penganggaran adalah fungsi DPR. Lalu, kalau dipanjakan, ini hal aneh," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dihubungi kemarin. "Anggota panja (panitia kerja)-nya siapa, yang dipanjakan siapa, dan bagaimana ending-nya."
Taufik menilai DPR selalu mendasarkan diri pada aturan dalam melaksanakan setiap fungsi dan mekanisme, termasuk dalam hal pembahasan anggaran. Selama periode 2004-2009, DPR selalu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembahasan itu. "Setiap anggaran harus didasari transparansi dan akuntabilitas," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.
Menurut Taufik, DPR tak ikut campur menentukan pemenang lelang suatu proyek tertentu. Sehingga usul pembentukan panitia kerja justru bisa mengurangi wibawa DPR di mata masyarakat. "Di DPR, masak ada Panja Mafia Anggaran. Nanti, kalau ada kasus legislasi, akan dibikin panja mafia legislasi," dia menuturkan.
Kasus dugaan pengaturan alokasi anggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara mencuat berdasarkan pengakuan politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. Ada dugaan, pengaturan anggaran dari kementerian melibatkan politikus DPR dan pejabat kementerian.
Fraksi Gerindra, selaku penggulir, siap menjadi inisiator pembentukannya. "Kalau tak ada yang menginisiasi, ya, kami akan menginisiasi," kata politikus Gerindra, Sadar Subagyo, dua hari lalu.
Taufik lebih memilih menyerahkan penanganan kasus itu ke penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Alasannya, pembentukan panitia kerja dalam setiap kasus mengurangi kesakralan hak DPR.
Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy secara pribadi sepakat dengan latar belakang yang diajukan Gerindra.MAHARDIKA SATRIA HADI
