DPR Diminta Awasi Densus 88

JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat diminta ikut mengawasi Detasemen Khusus 88 Antiteror. Pengamat militer Andi Widjajanto menyatakan, komando terpusat yang bakal dimiliki Densus berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebab, anggota Densus berpeluang menyalahi kewenangan intelijen yang dimilikinya.

"Mereka bekerja secara intelijen, mempunyai kewenangan bertindak represif dan bisa berlindung di balik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya