Kilas
DPR Ingin Audit Manajemen Perkara
JAKARTA - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ingin mengaudit manajemen pengelolaan perkara Mahkamah Agung karena dianggap kurang jelas dan menyebabkan perkara terus menumpuk. "Kami mendapat banyak informasi, distribusi kasus di MA tidak merata. Ada kasus 'basah' di tim ini, kasus 'air mata' di tim lain," kata Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung kemarin.
Legislator ingin tahu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini