Kilas
Izin Penyadapan ke Pengadilan Antikorupsi

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak harus meminta izin kepada pengadilan negeri untuk bisa menyadap. Menurut dia, KPK bisa meminta izin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Ranahnya KPK adalah tindak pidana korupsi," kata Tifatul di Jakarta kemarin.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah soal Intersepsi atau penyadapan disebutkan bahwa lembaga yang ingin menyadap harus meminta izi

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya