Pengadilan Antikorupsi Dinilai Akan Bermasalah

JAKARTA - Kejaksaan menyatakan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tujuh tempat di ibu kota provinsi akan menimbulkan masalah bagi jaksa penuntut umum. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, secara teknis, perkara-perkara yang terjadi jauh dari ibu kota provinsi akan menyulitkan jaksa menghadirkan terdakwa.

Hendarman mencontohkan jaksa yang menangani perkara di Banyuwangi akan kesulitan membawa barang bukti ke persidangan di Surabaya

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya