DPR Rekomendasikan Pengadilan HAM Ad Hoc
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Presiden segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengungkap tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis pada periode 1997-1998. "Supaya kasus orang hilang bisa segera diketahui kejelasannya," kata Ketua Panitia Khusus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR, Effendi Simbolon, dalam sidang paripurna DPR kemarin.
Sejumlah aktivis dan warga dilaporkan hilang karena diculik selama periode 1
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini