Pemerintah Perlu Atur Penanganan Perdagangan Manusia
Jakarta -- Pemerintah mengakui belum memiliki petunjuk teknis soal penanganan perdagangan manusia di perbatasan. "Belum ada penanganannya. Ini program baru. Dahulu kami hanya menangani perdagangan manusia antardaerah saja," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Departemen Sosial Makmur Sunusi di Hotel Acacia, Jakarta, kemarin.
Departemen Sosial tengah mengkaji kebijakan penanganan korban perdagangan manusia di kawasan perbatasan. Jumlah
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini