RUU Peradilan Militer
DPR Didesak Selesaikan Pembahasan

Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat diminta tak setengah-setengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu hak asasi manusia meminta penghapusan praktek impunitas dengan menempatkan militer setara dengan warga negara lain di hadapan hukum.

Lembaga swadaya masyarakat Imparsial, Kontras, Setara Institute, INFID, dan Institute for Defence Security and Peace Studies mendesak DP

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya