ONGKOS HAJI
Pemerintah Diminta Transparan
JAKARTA - Pemerintah diminta membuka kepada publik asumsi perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji. Sebab, jemaah hajilah yang akan terbebani biaya tersebut.
Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan masyarakat harus mengetahui perhitungan ongkos haji. "Kalau biaya haji mahal, masyarakat harus tahu mengapa bisa mahal," kata Ade kemarin.
Rapat Panitia Kerja BPIH Dewan Perwakilan R
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini