Soal Suara Terbanyak
KPU Tetap Minta Perpu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ngotot meminta peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal suara terbanyak. Ketua Komisi Pemilihan Abdul Hafiz Anshary mengatakan peraturan pengganti ini diperlukan supaya Komisi bisa membuat peraturan teknis.

"Berdasarkan rapat pleno tadi malam, kawan-kawan (anggota Komisi Pemilihan) berpendapat, untuk implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi, kami memerlukan payung hukum," kata Hafiz di kantornya di Jakarta

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya