Komersialisasi atau Harga dari Otonomi
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat akhir tahun lalu, tapi reaksi penolakannya berlanjut hingga kini. Apa kekhawatiran terbesar dari para penolak undang-undang ini? Benarkah undang-undang ini melegalisasi komersialisasi pendidikan, yang membuatnya kian tak terjangkau masyarakat miskin? Inilah ulasannya.
arsip tempo : 171393116631.
"Interupsi ketua!" Suara lantang tanpa mikrofon itu datang dari arah kerumunan sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia yang datang dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Desember 2007. Fraksi balkon, begitulah sebutan untuk mereka yang duduk di bagian atas ruangan sidang itu, adalah orang biasa yang tentu saja tak punya hak bicara. Sejumlah mata anggota Dewan sempat melihat sejenak ke arah datangnya asal suara, tapi tak lebih dar
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
