KEBUNTUAN RUU PERADILAN MILITER
Pemerintah Akan Undang Ahli Hukum Militer
arsip tempo : 170151062235.

JAKARTA -- Pemerintah, yang diwakili Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Pertahanan, akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertemuan yang dijadwalkan lusa itu dimaksudkan untuk memecah kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.
"Kami berencana mengundang ahli hukum militer untuk diminta pendapatnya," ujar Direktur Harmonisasi Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wicipto Seti
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini