KPU Diminta Buat Kode Etik Baru

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum diminta segera membuat kode etik penyelenggara pemilihan umum. Kode etik seharusnya sudah disahkan tiga bulan setelah Badan Pengawas Pemilu terbentuk. "KPU tidak menaati Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan karena belum mengesahkan kode etik," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR, Saifullah Ma'shum, ketika dihubungi kemarin.

Badan Pengawas dilantik pada 9 April lalu sehingga kode etik haru

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya