Pemerintah Harus Gelar Pengadilan Hibrida
"Jika tidak dilaksanakan, akan ada desakan internasional. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) akan turun lagi."
arsip tempo : 171398197933.
JAKARTA -- Pemerintah harus segera memulai proses hukum sebagai konsekuensi keluarnya laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Dokumen 321 halaman itu besok bakal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali.
Menurut Koordinator Human Rights Watch Group Indonesia Rafendi Djamin, laporan itu memiliki konsekuensi hukum yang menjadi beban pemerintah sekarang dan mendatang. "Jik
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
