Perwakilan Daerah Bisa dari Partai Politik

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan hak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah menilai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa berasal dari partai politik.

Menurut ketua majelis hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie, syarat bukan pengurus atau anggota partai politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bukanlah

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya