BI Tolak Ubah Aturan Perjalanan Dinas

JAKARTA -- Para pejabat Bank Indonesia (BI) masih keberatan mengubah aturan Dewan Gubernur soal perjalanan dinas yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Namanya anggaran negara itu kan hanya untuk yang bersangkutan, bukan untuk keluarga," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada wartawan di kantornya kemarin.

Sejak April lalu, BI dan KPK mengkaji peraturan-peraturan yang rawan korupsi.

Aturan yang dinilai rawan adalah Peraturan Dewan Gu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya