RUU Anti-Pornografi Tidak Diskriminatif

Jakarta -- Pemerintah menegaskan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Pornografi tidak akan diskriminatif. Rancangan beleid yang berisi 53 pasal itu juga akan disinergikan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, KUHP saat ini dinilai belum mengatur secara khusus tentang masalah produksi, distribusi, dan konsumsi materi-materi pornografi.

"Draf ini jelas akan disinergikan dengan revisi KUHP dan undang-undang lain," kata

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya