Pemimpin DPR Minta Revisi Etika Badan Kehormatan

JAKARTA - Gara-gara Badan Kehormatan memberikan sanksi dalam kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat meminta fraksi dan badan legislasi menyempurnakan pedoman beracara atau kode etik badan ini. "Satu hal yang ingin kami tegaskan adalah bahwa eksistensi Badan Kehormatan harus dipertahankan," kata Ketua DPR Agung Laksono pada pidato tertulisnya dalam Sidang Paripurna DPR di gedung MPR/DPR, Jakar

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya