JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta memastikan program hunian uang muka nol rupiah berlanjut, meski Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tersandung kasus dugaan korupsi yang melibatkan mafia tanah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, sebagai tersangka dalam pembelian bidang tanah di Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur, yang salah satunya digunakan sebagai lokasi hunian tanpa uang muka. Dua tersangka lain merupakan Direktur PT Adonara Propertindo, perusahaan yang menjadi perantara penjualan lahan 4,2 hektare tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Sarana Jaya tidak hanya bergantung pada satu orang. “Ada beberapa orang direksi, manajer, dan juga pengawasan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD),” kata dia di Balai Kota, kemarin.
Penyediaan hunian sonder persekot merupakan janji kampanye Anies Baswedan pada pemilihan gubernur 2017. Namun realisasinya jauh panggang dari api. Per 21 Desember lalu, hunian DP nol rupiah itu baru tersedia 882 unit. Padahal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2017-2022 menyebutkan target hunian sonder uang muka itu hingga 2022 sebanyak 232.214 unit dengan dibangun sebanyak 50 ribu unit per tahun.
Keterlambatan realisasi janji tersebut, Riza melanjutkan, tak lepas dari rumitnya masalah kepemilikan tanah. Menurut dia, lahan bersengketa dan mafia tanah bertebaran di Ibu Kota. “Kami mendukung upaya Polri untuk memberantas mafia tanah,” kata dia.
Rumah susun sederhana milik (Rusunami) Proyek DP 0 Rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta, 10 November 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, meminta pemerintah DKI mengevaluasi pengadaan lahan untuk program hunian sonder uang muka setelah terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan Yoory. Apalagi perusahaan daerah itu telah beberapa kali mendapat anggaran pembelian tanah untuk program hunian tanpa uang muka. “Kalau setiap tahun dianggarkan tanpa ada evaluasi, artinya ada kelalaian eksekutif dan legislatif,” ujar dia.
Sarana Jaya, perusahaan properti milik DKI, ditugasi Balai Kota sebagai penyedia lahan untuk program-program pemerintah provinsi. Sejak 2018, pemerintah DKI Jakarta memberikan penyertaan modal daerah bagi Sarana Jaya sebesar Rp 5,2 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 3,74 triliun digunakan untuk pengadaan tanah.
Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengaku terperanjat saat membaca kabar kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sarana Jaya. Menurut dia, kasus itu menjadi pelajaran bagi BUMD lainnya.
Dewan, Aziz melanjutkan, bakal meningkatkan pengendalian pada proyek pemerintah. Pengawasan terkait dengan penggunaan penyertaan modal oleh perusahaan daerah juga akan mereka perketat. “Kami sebagai anggota Dewan akan lebih aktif menjalankan fungsi kontrol agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar politikus PKS itu.
