JAKARTA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyiapkan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang akan digunakan pada tahun ajaran 2020/2021. Pola itu dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi belajar jarak jauh yang sebelumnya terpaksa diterapkan akibat munculnya wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan persoalan utama penerapan PJJ dengan sistem daring atau online ini adalah ketidakmerataan tingkat ekonomi peserta didik. Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pendidikan, beberapa keluarga siswa tak memiliki gawai yang mumpuni untuk mengakses sejumlah aplikasi dan website Internet. Selain itu, mereka tak memiliki kemampuan untuk berlangganan kuota Internet bulanan. “Beberapa bahkan HP (handphone) digunakan orang tuanya untuk bekerja,” katanya, akhir pekan lalu.
Untuk itu, kata Nahdiana, Dinas Pendidikan merancang pola offline untuk siswa yang memang tidak memiliki gawai. “Kami akan mengirimkan modul dan buku bacaan kepada siswa yang tak bisa belajar secara daring,” kata Nahdiana.
Menurut Nahdiana, siswa yang memiliki kemampuan untuk mengakses Internet akan tetap menggunakan jalur pertama, yaitu daring murni. Sedangkan jalur kedua adalah semi-daring, yaitu sistem PJJ yang meminta peserta didik mengakses materi pelajaran melalui aplikasi online tapi pembahasannya melalui aplikasi percakapan grup. “Semi-online ini lebih banyak diminati,” ujar Nahdiana.
Isu ketimpangan kemampuan ekonomi ini sebelumnya diungkapkan Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Lilis, dalam rapat di Balai Kota, pekan lalu. Menurut dia, kebijakan pemerintah harus bisa menjangkau peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dia mengklaim keluarga dengan ekonomi menengah saja kesulitan memenuhi kebutuhan kuota Internet bulanan. “Bagaimana cara semua murid bisa tetap belajar?” kata Lilis.
Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Jelambar Baru, Jakarta Barat, Mulyadi, mengatakan 70 persen siswanya berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah yang tinggal di permukiman padat Grogol Petamburan. Beberapa keluarga peserta didik bahkan tak memiliki telepon seluler yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh.
Selain itu, kata dia, kurang dari 10 persen siswa di SD Negeri 09 yang memiliki kemampuan berlangganan kuota Internet untuk mendukung seluruh kegiatan belajar. “Saya ingin anak-anak tetap di rumah dan aman dari ancaman Covid-19,” katanya. “Tapi mereka juga harus dibantu supaya tetap belajar.”
Gubernur Anies Baswedan mengatakan kebijakan pendidikan pada masa pandemi ini memang rumit. Sebab, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat itu sangat bervariasi sehingga tingkat kebutuhannya berbeda-beda. Pemerintah, kata dia, tak mungkin mengeluarkan regulasi yang hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat. “Situasi seperti ini memang perlu terus komunikasi untuk mencari jalan paling baik,” katanya. “Karena pendidikan itu harus adil dan jadi penentu ke depannya.”
Salah satu isu pendidikan yang juga tengah digodok adalah besaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama pandemi Covid-19. Menurut Anies, seluruh lapisan masyarakat terkena dampak akibat munculnya pagebluk, termasuk keluarga peserta didik. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin sekolah mampu membiayai kebutuhan operasional dan gaji bagi para guru.
“Semua (pilihan) sulit,” kata Anies. Apalagi Jakarta memiliki 3,6 juta keluarga yang dua pertiga, atau sekitar 2,4 juta keluarga, di antaranya harus mendapat bantuan sosial. “Yang artinya (semua) mengalami pelemahan ekonomi.”
Demi Pendidikan yang Adil
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dijalankan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hasil evaluasi itu digunakan untuk memperbaiki sistem belajar jarak jauh yang diprediksi bakal berlanjut hingga akhir tahun pelajaran 2020/2021.
Aplikasi daring
Persoalan: banyak peserta didik berasal dari keluarga miskin yang tak mampu memiliki gawai dan layanan kuota Internet untuk mengakses aplikasi daring guna menerima materi pelajaran dari guru atau sekolah.
> Dinas Pendidikan akan menerapkan tiga jalur pembelajaran jarak jauh, yakni
#Online: siswa menjalani PJJ menggunakan aplikasi daring secara penuh.
#Semi-online: siswa menjalani PJJ menggunakan aplikasi daring hanya untuk mengakses materi atau bahan pelajaran. Sedangkan penjelasan dan komunikasi menggunakan aplikasi grup percakapan.
#Offline: siswa menjalani PJJ dengan mempelajari lembaran modul atau buku acuan yang dikirim secara fisik.
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
Persoalan: beberapa orang tua peserta didik keberatan karena membayar uang sekolah secara penuh. Padahal, dalam PJJ, proses belajar lebih banyak melibatkan orang tua di rumah. Kebutuhan rumah tangga juga bertambah karena harus mengeluarkan biaya kuota Internet bulanan.
- Dinas Pendidikan masih mengkaji persoalan ini. Namun, pemerintah menegaskan, kebijakan dalam penanganan wabah tak boleh merugikan sekolah dan guru. Sebab, kesulitan ekonomi dirasakan semua pihak.
Beban belajar
Persoalan: beberapa orang tua memprotes beban pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu hari.
- Dinas Pendidikan memberikan instruksi kepada semua sekolah untuk mengurangi jumlah mata pelajaran yang harus dituntaskan setiap hari. Maksimal per hari hanya tiga mata pelajaran.
Kualitas pengajaran
Persoalan: orang tua kesulitan membantu anaknya dalam memahami materi pelajaran tertentu.
- Dinas Pendidikan menyiapkan guru yang akan menjadi mentor untuk memberikan materi pelajaran kepada peserta didik lewat daring.
Sumber: Rapat Pemprov DKI Jakarta 6 Juni 2020
