JAKARTA - DKI menargetkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik akan disahkan pada tahun ini. Tujuannya, agar electronic road pricing (ERP) bisa diterapkan sebelum tahun berganti.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo hakulyakin pembahasan raperda tersebut tidak akan terhambat meski mereka tengah berselisih soal ERP di pengadilan. "Enggak masalah. Semuanya tetap berjalan," ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Pekan lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan PT Bali Towerindo Sentra. Bali Towerindo menggugat pembatalan lelang yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik instansi di bawah Dinas Perhubungan. Hakim menganulir dan memerintahkan Dinas mencabut surat pembatalan lelang yang dilansir pada 2 Agustus 2019 tersebut. Dinas menyatakan permohonan banding dan akan tetap melaksanakan lelang ulang ERP pada tahun ini.
Melalui rancangan peraturan daerah tersebut, Dinas akan mengatur aspek teknis, yuridis, dan keberlanjutan penerapan jalan berbayar elektronik di Ibu Kota. "Termasuk juga sanksi bagi pelanggar," kata Syafrin.
Dia mengatakan naskah akademik raperda itu telah berada di Biro Hukum. Dinas tinggal mengikuti jadwal pembahasannya dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
Syafrin mengatakan lelang ERP bakal rampung pada Juni mendatang. Adapun pembangunan infrastruktur sistem jalan berbayar elektronik itu ditargetkan selesai sebelum tutup tahun. Pada tahap awal, aturan tersebut akan diberlakukan di Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, dan M.H. Thamrin.
Ketua Badan Pembentukan Perda Pantas Nainggolan mengatakan Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik itu telah masuk agenda kerja mereka. Mereka masih menunggu naskah akademik dan draf raperda tersebut dari pemerintah provinsi. "Semakin cepat diserahkan, pembahasannya bisa segera dilakukan," kata politikus PDIP itu.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar menilai penerapan ERP di Jakarta sudah sangat mendesak. Sebab, pembatasan jumlah kendaraan bermotor melalui aturan pelat nomor ganjil-genap sudah mulai tidak efektif untuk mengurangi tingkat kemacetan.
Menurut Iskandar, ERP akan lebih efektif mengurangi kemacetan karena pengendara yang melalui ruas Sisingamangaraja-Sudirman-Thamrin akan dikenai biaya. Walhasil, orang akan berpikir ulang sebelum menggunakan kendaraan pribadinya. "Orang akan lebih aware karena cost hariannya meningkat," kata dia.
IMAM HAMDI | GANGSAR PARIKESIT
