JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan akan mendorong pelaksanaan pemilihan calon wakil gubernur di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Ahmad Idris mengatakan sejak awal fraksinya menginginkan proses pemilihan yang akuntabel melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka. "Harus ada public hearing, masyarakat bisa meminta kandidat menjelaskan semua visi-misi dan menjawab keresahan atau masalah," kata dia, kemarin.
Idris mengatakan partainya tak memiliki kepentingan politik untuk mendukung salah satu kader yang diajukan Partai Gerindra atau Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama untuk menilai kelayakan sosok yang tepat mendampingi Gubernur Anies Baswedan, baik itu Nurmansjah Lubis dari PKS maupun Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Hal yang sama disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Dia menilai munculnya nama Nurmansjah dan Riza sebagai bentuk kompromi politik setelah PKS kehilangan cara meloloskan dua kadernya di DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, tak ada aturan tertulis, masyarakat tetap butuh pemilihan yang terbuka sebagai jaminan nama yang terpilih didasarkan pada kompetensi dan kualitas, bukan lobi politik semata. "Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Sebab, wagub ini tidak dipilih langsung oleh rakyat," kata Adi.
Menurut dia, masyarakat juga harus bisa menilai bagaimana calon wakil gubernur mampu menjamin munculnya kebijakan solutif, mulai permasalahan banjir, macet, pedagang kaki lima, hingga timpangnya ekonomi Ibu Kota. "Di posisi pemilihan di DPRD ini, yang penting bukan siapa figurnya, tapi pendekatan partai ke DPRD," ujar Adi.
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi proses yang akan berlangsung di DPRD ini. Ketua Majelis Pertimbangan PKS DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai perlu adanya jaminan pemilihan di Dewan berlangsung tanpa mekanisme yang menabrak hukum, termasuk suap atau money politic. "Setiap proses politik pasti bisa terjadi hal-hal seperti itu," kata Arifin.
Dalam seleksi calon wagub di DPRD tersebut memang sempat dikabarkan terjadi dugaan politik uang, terutama saat panitia khusus menyusun draf Tata Tertib dengan mengunjungi sejumlah wilayah. Meski belum ada bukti dan perkembangan, pimpinan KPK 2015-2019 menyatakan berinisiatif mengawasi seluruh kegiatan politik berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Mereka juga mengimbau para anggota legislatif dan eksekutif untuk tak melakukan tindakan koruptif dalam proses tersebut. Pimpinan KPK yang baru terpilih di bawah Firli Bahuri belum memberikan pernyataan soal pengawasan di DPRD DKI tersebut. LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQ | FRANSISCO ROSARIANS
Pemilihan Wakil Gubernur Didorong Libatkan Publik
