Kementerian Dalam Negeri Pertanyakan Anggaran Daerah Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan sejumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020. Kementerian menilai sejumlah program anggaran daerah pemerintah DKI belum memiliki dasar hukum.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri, Kementerian mempertanyakan anggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan u

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya