JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta akan lebih kritis terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan, terutama yang berpotensi merugikan penduduk Ibu Kota. Sikap ini ditegaskan Fraksi Gerinda atas instruksi dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Sikap ini disampaikan (Prabowo) kepada semua kader Partai Gerindra," kata anggota Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, kemarin. "Karena mengkritisi kebijakan pemerintah itu memang tugas DPRD."
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, juga menyampaikan pernyataan senada. "Sekitar dua-tiga minggu lalu (disampaikan Prabowo Subianto). Seluruh kader partai tidak boleh diam. Harus kritis bersama rakyat," kata dia.
Gerindra, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pilkada 2017. Meski berhasil menempatkan Anies menjadi orang nomor satu di Jakarta, hubungan Gerindra dan Anies dinilai tidak selalu harmonis.
Misalnya saja saat Gerindra melontarkan niat untuk mengevaluasi koalisinya dengan Anies, selepas Pemilihan Umum 2019. Niat itu muncul karena Anies dianggap gagal memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta dalam pemilihan presiden. Itu dibuktikan dengan hasil pemungutan suara di Ibu Kota yang dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, belakangan membocorkan instruksi Prabowo kepada seluruh kader Gerindra di DPRD Jakarta agar bersikap kritis terhadap Anies. Apalagi Gerindra menerima banyak masukan dari masyarakat tentang minimnya kinerja Anies selama dua tahun memimpin Jakarta. Sejumlah janji kampanye Anies juga dinilai belum tercapai. Misalnya saja mengurangi kemacetan, menciptakan lapangan kerja, dan program OK-OCE (One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship).
Namun Arief Poyuono membantah bahwa instruksi Parbowo itu merupakan penanda renggangnya koalisi Gerindra dengan Anies Baswedan. "Gerindra tetap mendukung Anies. Tak ada perubahan," ujar dia. "Perintah Ketum Gerindra (Prabowo) itu justru supaya Anies sukses memimpin Jakarta dan janji kampanye bisa ditepati."
Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan partainya tak terpengaruh oleh sikap politik Partai Gerindra. Menurut dia, semua anggota legislatif memang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program eksekutif. Hal yang sama telah disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman, kepada kader-kadernya di Parlemen. "Memang sesuai tupoksi (tugas pokok fungsi). Silakan kritik, asalkan proporsional saja," kata Suhaimi.
Dia menilai, PKS dan Partai Gerindra tak mengalami polemik dalam koalisi dengan pemerintah DKI Jakarta dan Anies. Menurut dia, koalisi juga masih berfokus untuk menyukseskan pemerintahan Anies, terutama dalam upaya mewujudkan 23 janji kampanye.
Gubernur Anies Baswedan menilai, isu pergeseran peta koalisi di Jakarta itu hanya framing dari media. "Yang pergeseran itu adalah framing-framing saja," kata dia. Ia meyakini tidak ada perubahan peta koalisi meski Prabowo bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. "Setahu saya enggak ada perubahan apa pun. Sikap Gerindra dan sikap partai-partai pendukung tidak ada pergeseran (di DKI)."
Anies tidak mau ambil pusing atas perubahan peta koalisi partai pengusung di tingkat nasional. Tugasnya sebagai gubernur adalah menjalankan pemerintahan di Ibu Kota. "Kami sedang menjalankan pemerintahan, menjalankan rencana. Jadi tidak ada politicking-nya di sini," kata dia. IMAM HAMDI | FRANSISCO ROSARIANS
Gerindra Tegaskan Siap Kritik Kebijakan Anies Baswedan
