JAKARTA – Peremajaan 316 bus sedang untuk bergabung dalam jaringan Jak Lingko tahun ini terhambat masalah keuangan. Pemilik angkutan umum yang telah mendapat kuota dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu kesulitan uang muka pembelian bus.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengungkapkan pemilik angkutan umum yang tergabung dalam koperasi dan perusahaan tersebut kesulitan memperoleh kredit kendaraan baru. "Kan untuk kredit itu perlu uang muka. Bagi sebagian operator, problemnya di situ," kata dia kepada Tempo, kemarin.
Pada tahun ini, sejumlah operator angkutan umum di Ibu Kota mendapat kuota untuk mengintegrasikan armadanya dengan jaringan Jak Lingko melalui PT Transjakarta. Kopaja mendapat kuota 150 unit, Metro Mini 100 unit, Kopami Jaya 30 unit, dan Koantas Bima 36 unit bus sedang.
Hingga Agustus lalu, baru 3.369 unit angkutan umum yang terintegrasi dengan program Jak Lingko. Di samping untuk mengembangkan jaringan Jak Lingko, peremajaan 316 bus sedang sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Instruksi itu memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan 10.047 bus besar, sedang, dan kecil yang beroperasi di Ibu Kota pada 2020.
Shafruhan menjelaskan operator yang mendapat kuota untuk bergabung dengan Jak Lingko pada tahun ini telah berkomunikasi dengan dealer. Tujuannya, ketika lembaga pembiayaan menyetujui pengajuan kredit mereka, peremajaan bus sedang itu bisa segera direalisasi. "Mudah-mudahan Desember besok bisa meluncur," katanya.
Organda, menurut Shafruhan, telah meminta operator angkutan umum lainnya untuk menyiapkan keuangan jika ingin bergabung dalam program Jak Lingko. Sebab, pemerintah DKI telah menyiapkan subsidi transportasi umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah DKI mengusulkan anggaran subsidi transportasi pada 2020 sebesar Rp 6,94 triliun. Subsidi itu paling besar dialokasikan untuk Transjakarta dengan pagu Rp 5,34 triliun, yang menjadi pelaksana integrasi angkutan umum dalam jaringan Jak Lingko.
Bila operator yang telah mendapat kuota tak siap memperbarui armadanya, menurut Shafruhan, subsidi transportasi yang dianggarkan pemerintah DKI bisa tidak terserap. "Kalau mereka (operator) enggak mampu, saya sarankan agar lepas (tidak ikut program Jak Lingko) saja. Biar program ini berjalan," kata dia.
Ketua Umum Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), Asyari Ilyas, mengatakan belum bertanya kepada anggotanya ihwal kesiapan mereka untuk membeli bus baru. Namun dia menilai wajar bila pemilik bus mengupayakan pembelian bus dengan uang muka serendah mungkin.
Asyari menjelaskan harga satu unit bus sedang baru yang spesifikasinya sesuai dengan permintaan Transjakarta sekitar Rp 800 juta. Bila dealer meminta uang muka sebesar 20 persen, anggota Kopaja yang ingin memperbarui busnya perlu menyiapkan uang Rp 160 juta. "Kami coba cari skema pembiayaan lain agar uang muka bisa di bawah Rp 50 juta," tuturnya.
Masalah lainnya, menurut Asyari, hingga saat ini Kopaja dan Transjakarta belum menyepakati tarif per kilometer bila mereka bergabung dengan Jak Lingko. PT Transjakarta menawarkan tarif hingga di bawah Rp 14.000 per kilometer. Sedangkan Kopaja meminta tarif Rp 16.600 per kilometer.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta, Achmad Izzul Waro, belum bisa menjelaskan perkembangan peremajaan 316 bus sedang pada tahun ini. "Tidak bisa ujug-ujug barangnya langsung jadi," katanya.
Adapun Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, mengatakan pemerintah Jakarta tak bisa menyediakan dana talangan bagi operator untuk membeli bus baru. Menurut dia, pemerintah DKI hanya menjamin bahwa operator angkutan umum yang tergabung dalam program Jak Lingko akan dibayar dengan skema rupiah per kilometer. "Dalam sistem pembayaran itu, keuntungan operator sudah dijamin," kata dia. GANGSAR PARIKESIT
Operator Kesulitan Dana untuk Remajakan Bus Sedang
