JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan mempercepat program Urban Regeneration Jakarta seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Pe najam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut dia, pemerintah tak akan membatalkan satu proyek pembangunan pun di Jakarta. “Justru sedang dikembangkan bagaimana air bersih nanti jangkauannya mencapai 95 persen. Transportasi juga berlanjut hingga menjangkau 95 persen wilayah teritorial Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, kemarin.
Nasib pembangunan di Jakarta menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota diputuskan ketika Jakarta tengah dan sedang merencanakan pembangunan besar-besaran, terutama di bidang transportasi umum massal. Menurut Anies, pembangunan Jakarta tetap berlanjut karena kota ini akan menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis di Indonesia. Kegiatan kerja dan perkantoran akan tetap berada di kota yang pernah bernama Batavia tersebut.
Anies bahkan memprediksi pemindahan ibu kota negara tak akan mengurangi secara signifikan jumlah kendaraan yang membebani jalanan Jakarta. Sebab, penyumbang kemacetan utama selama ini bukanlah kendaraan milik pemerintah pusat, melainkan kendaraan pribadi. “Jadi, pembangunan (fasilitas angkutan umum) tetap diperlukan,” ujarnya.
Ihwal program Urban Regeneration Jakarta yang diperkirakan memerlukan biaya Rp 517 triliun, menurut Anies, pendanannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, anggaran pendapatan belanja daerah, investasi, dan kerja sama dengan swasta. Seperti halnya pemindahan ibu kota negara, program Urban Regeneration Jakarta pun akan dilaksanakan secara bertahap, yakni jangka pendek (hingga 2022), menengah (2025), dan panjang (2030).
Penjabat sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Syarif, mengatakan DPRD juga tak akan mengoreksi satu proyek pembangunan pun di Jakarta. Apalagi proyek besar di Jakarta sebagian besar merupakan penugasan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, DPRD dan pemerintah DKI belum menerima perintah pembatalan proyek-proyek tersebut. “Semua masih berjalan terus. Rasanya tak ada pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pembangunan Jakarta. Karena Jakarta, meski tak lagi ibu kota, tetap akan jadi daerah khusus,” kata Syarif.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan pembangunan tetap diperlukan sesuai dengan arah perkembangan Kota Jakarta. Menurut dia, pasca-pemindahan ibu kota, Jakarta akan berkembang menjadi pusat bisnis dan usaha kreatif. Kesibukan Jakarta yang selama ini didominasi kegiatan administratif kantor kementerian dan lembaga negara akan digantikan dengan kegiatan ekonomi dan kreasi.
Triawan juga yakin pemindahan ibu kota justru akan menjadikan Jakarta lebih sehat untuk kegiatan ekonomi dan investasi. Sejumlah persoalan berat, seperti kemacetan, perlahan akan terselesaikan. “Jakarta akan menjadi seperti Sydney dan New York, ditinggalkan, kemudian menjadi tempat usaha,” kata dia.
TAUFIQ SIDDIQ |HENDARTYO HANGGI
